Payung Hukum Semu Ojek Online Oleh: Bagus Aditya*)
Kementerian Perhubungan tetap harus menyiapkan argumentasi yang kuat untuk mengantisipasi munculnya gugatan uji materiil terhadap Permenhub 12/2019 dan Kepmenhub 384/2019 oleh pihak-pihak yang merasa...
View ArticleQuo Vadis Penegakan Hukum di Wilayah Overlapping Claim Perbatasan Maritim...
Penyelesaian proses negosiasi perjanjian perbatasan maritim antara negara-negara yang mempunyai klaim tumpang tindih di wilayah maritim tersebut tentu adalah solusi terutama dan terbaik bagi...
View ArticleMenata Regulasi Industri Sawit Oleh: Rio Christiawan*)
Bila pelaku industri sawit telah menaati standar ISPO yang kredibel maka Pemerintah juga harus memproteksi industri sawit dari kampanye hitam yang merugikan sumber devisa utama Indonesia.
View ArticleBeberapa Catatan Mengenai Tindak Pidana Makar dalam KUHP Oleh: Nefa Claudia...
Penegak hukum harus berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal yang berkenaan dengan makar agar pasal ini tidak menjadi alat untuk membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam negara...
View ArticleMempertimbangkan Keberadaan Konsultan Hukum HAM di Indonesia Oleh: Muhammad...
Negara harus mengambil langkah legislasi, karena setiap dampak buruk HAM yang dilakukan oleh perusahaan sama halnya dengan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara.
View ArticleKonservasi dan Penyediaan Energi: Pertaruhan Kepentingan di Abad 21 Oleh:...
Peringatan Hari Keanekaragaman Hayati sedunia-pun seharusnya dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan perlindungan...
View ArticleMeluruskan Istilah Kritik, Fitnah dan Ujaran Kebencian Oleh: Reda Manthovani*)
Kritik bukanlah suatu tindak pidana. Namun kritik yang dilakukan dengan rasa benci untuk kemudian dijadikan untk fitnah dan penghinaan dapat dipidana. KUHP, UU 1/1946, UU 40/2008 dan UU ITE...
View ArticlePemantauan Persidangan dan Potret Unfair Trial di Indonesia Oleh: Siska Trisia*)
Penasihat hukum merupakan aktor yang kehadirannya sangat diperlukan dalam pemeriksaan perkara pidana.
View ArticleNiat Jahat dalam Uji Tuntas Oleh: Rio Christiawan*)
Niat jahat perlu dibuktikan unsur kesengajaan dan motif kesengajaan untuk mengesampingkan laporan uji tuntas dalam transaksi akuisisi.
View ArticleScopus, Sebuah Alegori Oleh: E. Fernando M. Manullang*)
Saya ingin mengatakan bahwa apa yang diidealkan dari publikasi, indeks, sitasi dan impact factor itu tidak seindah yang dibayangkan. Ada alegori di situ.
View ArticleDuopoli dalam Industri Penerbangan Oleh: Chandra Yusuf*)
Pengertian duopoli dapat dilihat dari sudut hukum dan ekonomi.
View ArticleDi Balik Sosmed, Antara Berkah dan Musibah Oleh: Reda Manthovani*)
Komunikasi tanpa batas, namun dapat berujung pidana dan perdata sepanjang digunakan tanpa bertanggungjawab.
View ArticleDownload dan Menyebarkan Video Pornografi Dapat Dijerat Sanksi Pidana Oleh:...
Bagaimana cara mengetahui bahwa orang tersebut men-download video pornografi? Siapa yang berwenang untuk mengeceknya, bukankah HP, Laptop adalah barang privasi yang memilki kerahasiaan pribadi?
View ArticleAmnesti untuk Nuril Oleh: Korneles Materay*)
Amnesti semata-mata diberikan untuk mencegah terjadinya eksekusi terhadap innocent people seperti Nuril akibat kekhilafan proses hukum.
View ArticleUpaya Mengungkap Pemilik Korporasi Sesungguhnya Oleh: Bagus Aidtya*)
Perpres 13/2018 secara umum telah secara baik mendiskusikan bagaimana cara mengidentifikasi siapa pemilik perusahaan yang sesungguhnya. Tetapi, harus diakui masih terdapat beberapa masalah yang...
View ArticleMungkinkah Menkumham Milenial? Oleh: Rio Christiawan*)
Menempatkan Menkumham milenial memang merupakan sebuah pertaruhan besar.
View ArticleGanti Kerugian Korban Kesewenang-wenangan Penegak Hukum Oleh: Firdiansyah*)
Ada beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku dan/atau instansi di mana pelaku bernaung.
View ArticlePerlindungan HAM dan Penegakan Hukum dalam RUU Penyadapan Oleh: Riki Perdana...
Penyadapan sebagai bagian dari kegiatan penegak hukum mestinya dilakukan dengan mekanisme yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia dalam berkomunikasi dan memenuhi kepentingan publik...
View ArticleMemaknai Pasal 70 huruf (b) UU Arbitrase: Dilihat dari Dua Perkara Oleh:...
Terdapat pertentangan dalam menentukan bagaimana suatu dokumen bersifat menentukan harus dianggap ditemukan setelah putusan arbitrase dikeluarkan.
View ArticleMewujudkan E-Court Oleh: Hani Adhani*)
Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi digital, maka transformasi pengadilan untuk menjadi pengadilan yang modern yang memanfaatkan teknologi informasi digital secara maksimal adalah sebuah...
View Article