Pentingnya Pekerja Migran Indonesia Memahami dan Memiliki Dokumen Oleh: Fitri...
Pekerja Migran yang memiliki dokumen akan lebih mudah untuk kasusnya diproses oleh Perwakilan Republik Indonesia.
View ArticleE-Court, Prospek Cemerlang Masa Depan Peradilan Indonesia Oleh: Rafli Fadilah...
Sebagai aplikasi yang memulai debut pertamanya di kancah institusi resmi, E-Court dalam perkembangannya tentu butuh penyempurnaan.
View ArticleContempt of Court, Krisis Hukum Kah? Oleh: Agusty Pranajaya*)
Fenomena Contempt of Court ada di mana-mana. Tak hanya dilakukan oleh awam, tetapi ironisnya oleh figur publik yang berlatar pendidikan baik.
View ArticleBersama Bawaslu Melawan Politik Uang Oleh: Benny Sabdo*)
Kita harus lawan segala bentuk politik uang karena berdampak buruk dalam kehidupan demokrasi dan menusuk rasa keadilan.
View ArticleMeninjau Pemidanaan Pencemaran Nama Baik di Internet Oleh: Eka Nugraha Putra*)
Mendekati Pemilu tahun depan, penyalahgunaan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE rentan terjadi, ketidaksukaan seseorang terhadap sebuah pernyataan bisa berujung pelaporan, walaupun hal tersebut tidak memenuhi...
View ArticleApa Kabar Pro Bono Kita? Potret Praktik Pro Bono di Indonesia Oleh: Gita...
Narasi praktik pro bono di Indonesia pun berkembang tanpa ada data yang menjelaskan potret nyata pelaksanaan pro bono tersebut.
View ArticleDalam Perceraian, Anak Tak Bercerai dari Orang Tua Oleh: Laras Susanti*)
Konflik yang terjadi di rumah maupun proses persidangan yang menyita perhatian orang tua, kerabat maupun publik, sudah harusnya direspons.
View ArticleBerkaca dari Kasus Nuril, UU ITE Masih Rawan Kriminalisasi Oleh: Nefa Claudia...
Sejak diundangkan pada tahun 2008, UU ITE kerap kali kali menelan korban karena pasal-pasalnya yang multitafsir.
View ArticleMembangun Harapan bagi Anak Didik Lapas dalam Bingkai Hak Konstitusional...
Pada kenyataannya, banyak anak didik lapas yang tidak memahami hak-hak yang mereka miliki sehingga kebanyakan dari mereka tidak memiliki impian untuk masa depan yang lebih baik.
View ArticleRefleksi Penegakan Hukum Indonesia 2018 Oleh: Frans H. Winarta*)
Pembangunan semesta tidaklah cukup tanpa adanya pembangunan hukum.
View ArticlePengaturan Tentang Kekayaan yang Diperoleh Secara Tidak Sah (Illict...
Sebagai salah satu strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
View ArticleMewujudkan Pemilu Sesuai Asas Penyelenggaran Melalui Pemilih Pemula Oleh:...
Dalam UU Pemilu tidak disebutkan secara spesifik keterlibatan masyarakat untuk pendidikan politik bagi pemilih pemula, padahal jumlah pemilih pemula cukup signifikan.
View ArticleMewujudkan Pemilu Sesuai Asas Penyelenggaraan Melalui Pemilih Pemula Oleh:...
Dalam UU Pemilu tidak disebutkan secara spesifik keterlibatan masyarakat untuk pendidikan politik bagi pemilih pemula, padahal jumlah pemilih pemula cukup signifikan.
View ArticleDebat Pilpres 2019: Make Indonesia Laugh Again Oleh: Ulwan Fakhri*)
Butuh suara dari milenial? Suapi saja dengan humor! Mereka inilah konsumen humor garis keras alias comedy native.
View ArticleUrgensi Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh dalam Pembaharuan Hukum Pidana...
Perdagangan pengaruh (trading in influence) dapat dilakukan baik secara aktif maupun pasif.
View ArticleRevolusi Industri 4.0 dan Perubahan Konsep Hubungan Industrial oleh: Sugeng...
“There is nothing wrong with change, if it is in the right direction” (Sir Winston Churchill).
View ArticleKontroversi Kedaulatan Udara: Complete and Exclusive Sovereignty Oleh: Prita...
Tindakan Pemerintah Indonesia terhadap Ethiopian Airlines bukanlah tindakan pelanggaran, bahkan memiliki justifikasi dalam Hukum Internasional.
View ArticleProstitusi Online dan Hukum Pidana Oleh: Nathalina Naibaho*)
PSK dan orang yang menggunakan jasa prostitusi tidak diancam dengan pidana karena perbuatan ini masuk dalam kategori victimless crime atau kejahatan tanpa korban.
View ArticleMemposisikan Union Busting Oleh: Nugroho Eko Priamoko*)
Tulisan ini memperlihatkan bagaimana satu ketentuan undang-undang, yaitu mengenai union busting, yang tercetak dengan kata-kata yang sama, namun menjadi konsep yang dipahami dan dijalankan secara...
View ArticleLegalitas Virtual Currency dan Risiko Penggunaannya dalam Pendanaan Terorisme...
Selama pemerintah Indonesia tidak mengakui adanya Bitcoin, maka penerapan Know Your Customer tidak ada artinya sepanjang belum diatur oleh pihak yang berwenang di Indonesia.
View Article