Clik here to view.
Ajudikasi Khusus Ombudsman Vs Komitmen Pelayanan Publik Oleh:...
Penerapan UU Pelayanan Publik yaitu kewenangan ajudikasi khusus oleh Ombudsman memiliki beberapa implikasi.
View ArticleClik here to view.
Ketidakjelasan Kriteria Penodaan Agama dalam Pasal 156 huruf a KUHP: Quo...
Ketidakjelasan tersebut akan membuka peluang terjadinya multitafsir dan interpretasi-interpretasi subjektif masing-masing pihak dan ini tentu akan sangat berbahaya.
View ArticleClik here to view.
Babak Baru “Konflik” Bawaslu-KPU dalam Pileg 2019 Oleh: Munandar Nugraha*)
Kita berharap polemik ini tidak memanas seperti polemik di dunia hukum yang pernah terjadi.
View ArticleClik here to view.
Akselerasi Pendaftaran Tanah dan Reformasi Agraria Oleh: Francisca Romana*)
Keberhasilan pendaftaran tanah dapat dicapai dengan partisipasi aktif para pemilik hak atas tanah yang belum terdaftar karena pendaftaran adalah merupakan bagian legalitas pemberian kepastian...
View ArticleClik here to view.
Menelisik RUU Penyadapan Usulan DPR Oleh: Reda Manthovani*)
Dalam solusi teknis seharusnya diatur kewenangan penyidik dalam keadaan mendesak penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari Ketua Pengadilan Tinggi terlebih dahulu.
View ArticleClik here to view.
Catatan Permenkumham Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata...
Catatan tersebut berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.
View ArticleClik here to view.
Skema Hak Pengelolaan Gambut Masyarakat Oleh: Nurul Firmansyah*)
Ekosistem gambut sendiri melingkupi dua bidang hukum yang mengatur tentang hak masyarakat, yaitu pada bidang hukum agraria dan hukum kehutanan.
View ArticleClik here to view.
Mahkamah Agung, Corong Undang-Undang? Oleh: Prof. Dr. Anna Erliyana SH., MH*)
Ketentuan yang mengatur tentang hak politik warga negara, merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Pemilu.
View ArticleClik here to view.
Audit Kantor Akuntan Publik dan Gelembung Nilai Perusahaan Oleh: Chandra Yusuf*)
KAP wajib melakukan audit yang lebih luas agar informasi dari laporan keuangan memiliki informasi simetri yang dapat mencegah penipuan melalui penggelembungan nilai perusahaan.
View ArticleClik here to view.
Inilah Dampak Disrupsi Teknologi bagi Keberadaan Hakim Oleh: Glenn Wijaya*)
Keberadaan teknologi seharusnya dipandang sebagai alat kolaboratif yang dapat membantu para hakim dalam menyusun berbagai argumen dalam putusan-putusan yang mereka hasilkan sehingga lebih baik...
View ArticleClik here to view.
Ajudikasi Khusus Ombudsman Vs Komitmen Pelayanan Publik Oleh:...
Penerapan UU Pelayanan Publik yaitu kewenangan ajudikasi khusus oleh Ombudsman memiliki beberapa implikasi.
View ArticleClik here to view.
Ketidakjelasan Kriteria Penodaan Agama dalam Pasal 156 huruf a KUHP: Quo...
Ketidakjelasan tersebut akan membuka peluang terjadinya multitafsir dan interpretasi-interpretasi subjektif masing-masing pihak dan ini tentu akan sangat berbahaya.
View ArticleClik here to view.
Babak Baru “Konflik” Bawaslu-KPU dalam Pileg 2019 Oleh: Munandar Nugraha*)
Kita berharap polemik ini tidak memanas seperti polemik di dunia hukum yang pernah terjadi.
View ArticleClik here to view.
Akselerasi Pendaftaran Tanah dan Reformasi Agraria Oleh: Francisca Romana*)
Keberhasilan pendaftaran tanah dapat dicapai dengan partisipasi aktif para pemilik hak atas tanah yang belum terdaftar karena pendaftaran adalah merupakan bagian legalitas pemberian kepastian...
View ArticleClik here to view.
Menelisik RUU Penyadapan Usulan DPR Oleh: Reda Manthovani*)
Dalam solusi teknis seharusnya diatur kewenangan penyidik dalam keadaan mendesak penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari Ketua Pengadilan Tinggi terlebih dahulu.
View ArticleClik here to view.
Catatan Permenkumham Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata...
Catatan tersebut berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.
View ArticleClik here to view.
Skema Hak Pengelolaan Gambut Masyarakat Oleh: Nurul Firmansyah*)
Ekosistem gambut sendiri melingkupi dua bidang hukum yang mengatur tentang hak masyarakat, yaitu pada bidang hukum agraria dan hukum kehutanan.
View ArticleClik here to view.
Mahkamah Agung, Corong Undang-Undang? Oleh: Prof. Dr. Anna Erliyana SH., MH*)
Ketentuan yang mengatur tentang hak politik warga negara, merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Pemilu.
View ArticleClik here to view.
Audit Kantor Akuntan Publik dan Gelembung Nilai Perusahaan Oleh: Chandra Yusuf*)
KAP wajib melakukan audit yang lebih luas agar informasi dari laporan keuangan memiliki informasi simetri yang dapat mencegah penipuan melalui penggelembungan nilai perusahaan.
View ArticleClik here to view.
Timotius Kambu Melawan Freeport Indonesia (Bagian 1) Oleh: Jeremy...
Selama ini Timotius berjuang sendirian untuk mencari keadilan serta mengembalikan martabatnya dan mendapatkan ganti rugi sebagai pegawai tetap Freeport Indonesia.
View Article