Pengaturan Hukum Artifical Intelligence Indonesia Saat Ini Oleh: Zahrashafa...
Artificial Intelligence sesungguhnya masuk di dalam definisi Agen Elektronik, yang berarti segala kewajiban hukum serta pertanggungjawaban hukum melekat pada penyedia perangkat Artificial Intellgence.
View ArticleHukum yang Predictable Oleh: Sudarsono dan Rabbenstain Izroiel*)
Penalaran hukum yang baik dan prediktabel tersebut terutama harus muncul dalam setiap bentuk peraturan, keputusan/tindakan pemerintahan, dan putusan peradilan sebagai benteng penjaga integrated justice...
View ArticleMeninjau Bursa Kripto Indonesia Oleh: Muhammad Alpian Ramli
Minat investor terhadap aset kripto semakin meningkat. Perlu ada perlindungan dan kepastian hukum kepada para investor.
View ArticleKasus Sabu Raijua dan 'Awareness' Kita Oleh: Fajar Laksono Suroso*)
Melalui putusan MK ini ‘membangunkan’ kita yang tertidur dan sedikit abai terhadap persoalan status kewarganegaraan.
View ArticleKasus Pemidanaan Peternak dan Dekriminalisasi dalam UU Cipta Kerja
Dekriminalisasi terhadap pelanggaran izin lingkungan yang bersifat formil menunjukkan adanya pembedaan secara ketat sanksi pidana administrasi (administrative penal law) dengan hukum pidana...
View ArticleSaksi Ahli atau Ahli Bersaksi dalam Perkara Pidana?
Beberapa pelajaran penting dapat diambil dari pengaturan saksi ahli di Belanda untuk memperbaiki situasi di Indonesia.
View ArticlePenyelesaian Konflik Papua dalam Perspektif Hukum Humaniter
Pendekatan militer bukanlah pilihan.
View ArticleMempertanyakan Urgensi Kementerian Investasi
Belum ada satu pun teori yang membenarkan bahwa dengan dibentuknya institusi baru yang langsung berada di bawah presiden, maka akan dapat memudahkan pelaksanaan kebijakan.
View ArticlePenggeledahan dan Penyitaan Sebelum Penetapan Tersangka
Karena sudah merupakan objek praperadilan menyebabkan aparat penegak hukum sering berbeda pendapat dan dilema.
View ArticlePengaturan Hukum Artifical Intelligence Indonesia Saat Ini
Artificial Intelligence sesungguhnya masuk di dalam definisi Agen Elektronik, yang berarti segala kewajiban hukum serta pertanggungjawaban hukum melekat pada penyedia perangkat Artificial Intellgence.
View ArticleHukum yang Predictable
Penalaran hukum yang baik dan prediktabel tersebut terutama harus muncul dalam setiap bentuk peraturan, keputusan/tindakan pemerintahan, dan putusan peradilan sebagai benteng penjaga integrated justice...
View ArticleMeninjau Bursa Kripto Indonesia
Minat investor terhadap aset kripto semakin meningkat. Perlu ada perlindungan dan kepastian hukum kepada para investor.
View ArticleKasus Sabu Raijua dan 'Awareness' Kita
Melalui putusan MK ini ‘membangunkan’ kita yang tertidur dan sedikit abai terhadap persoalan status kewarganegaraan.
View ArticleMenjaga Benteng Terakhir KPK
Jika diibaratkan dengan praktik bisnis, yang terjadi pada KPK mirip Hostile Takeover. Kepemilikan sahamnya diubah dengan revisi UU KPK, manajemennya coba dibongkar dengan Tes Wawasan Kebangsaan.
View ArticleSilang Sengkarut Revisi UU MK
Di tengah keterbatasan hukum acara, regulasi yang dihasilkan mengakibatkan sembilan Hakim Kontitusi benar-benar bertransformasi menjadi legislator bertoga.
View ArticleSifat Claim on Demand Jaminan Letter of Undertaking
LoU tidak dapat diklasifikasikan sebagai jaminan khusus karena tidak memiliki nilai absolut yang menjadi tanggung jawab dari penerbit LoU sebagai penjamin.
View ArticleDua Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Batu uji kualifikasi pelanggaran HAM atau pelanggaran HAM yang berat adalah aspek substansi dan aspek prosedur.
View ArticleRekontruksi Konsep Rechtsverwerking di Luar Sengketa Tanah
Dalam konteks due process of law, penerapan asas rechtsverweking dalam tuntutan perdata maupun tuntutan administrasi sangat penting.
View ArticleRefleksi Berpulangnya Prof Mardjono Reksodiputro dan Wimar Witoelar
Berpulangnya Wimar Witoelar dan Prof Mardjono Reksodiputro adalah penanda semakin berkurangnya teladan dari generasi terdahulu di ruang publik. Selamat jalan Pak Boy dan WW.
View ArticleMendorong Transparansi Penegakan Hukum Melalui SPPT TI
Tak bisa dipungkiri bahwa penanganan perkara hukum khususnya perkara pidana yang bersifat tatap muka masih merupakan celah yang rentan akan potensi adanya praktik-praktik korupsi atau mafia peradilan.
View Article