Clik here to view.
Mengapa Hukum Angkasa Penting bagi Indonesia? Oleh: Ridha Aditya Nugraha*)
Saat ini kegiatan antariksa yang berhubungan erat dengan Indonesia adalah pengoperasian satelit.
View ArticleClik here to view.
Penerapan Pasal 1872 KUHPerdata Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Oleh: Reza...
Namun hal ini bergantung sepenuhnya kepada pertimbangan dan keyakinan hakim.
View ArticleClik here to view.
Kepastian Landasan Hukum Kontrak Bagi Hasil Gross Split Oleh: Adhi Eko...
Idealnya implementasi peraturan kontrak bagi hasil Gross Split juga disertai dengan revisi terhadap peraturan-peraturan yang telah lebih dulu diundangkan khususnya peraturan pelaksana seperti PP No. 35...
View ArticleClik here to view.
MAC Protocol: Upaya Tingkatkan Kemampuan Ekonomi Negara Berkembang Oleh:...
Khusus di bidang pertanian, konstruksi, dan pertambangan.
View ArticleClik here to view.
Masalah Pembatalan Perda oleh Mahkamah Konstitusi Oleh: Muhammad Amin Putra*)
Dampak putusan MK juga berpotensi meningkatkan permohonan HUM di MA, serta menghilangkan pengawasan serta penyelarasan pembangunan daerah.
View ArticleClik here to view.
Fenomena Penerbangan Sub-Orbital dan Kedaulatan Negara Oleh: Ridha Aditya...
Permasalahan timbul ketika hukum tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi.
View ArticleClik here to view.
Pembubaran HTI dan Kebebasan Berserikat Oleh: Eryanto Nugroho*)
Penting untuk mengadili perbuatan, bukan mengadili gagasan atau pemikiran.
View ArticlePerlindungan Pekerja dalam Pengakhiran Kontrak Bagi Hasil Oleh: Nugroho Eko...
Tarik-menarik antara kepentingan efisiensi dan perlindungan sosial dalam penyusunan skema Kontrak Bagi Hasil Gross Split mungkin saja terjadi.
View ArticleClik here to view.
OTT, Tertangkap Tangan dan Entrapment (2)
Apakah OTT yang menggunakan teknik penyadapan sah atau tidak? Jawabannya dapat kita lihat dari bagaimana putusan-putusan pengadilan sejauh ini.
View ArticleClik here to view.
Cloud Computing: Hukum Positif dan Kontraknya Oleh: Daniar Supriyadi*)
Isu hukum dalam layanan cloud computing cukup kompleks dan luas, tapi umumnya dalam kontrak hukum the cloud, terdapat beberapa hal yang paling sering menjadi objek negosiasi antara customer dan...
View ArticleClik here to view.
Sikap Hukum MA atas Kewenangan BPSK Mengadili Sengketa Lembaga Pembiayaan dan...
Apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang mengadili sengketa yang timbul antara Lembaga Pembiayaan dengan debitur/nasabah terkait pelaksanaan perjanjian kredit?
View ArticleClik here to view.
WNI Terancam Deportasi di AS: Migran Ekonomi atau Pencari Suaka? Oleh: Heru...
Setiap orang berhak untuk berpindah tempat dan tinggal di negara manapun. Namun mari jujur alasan dan motifnya. Jangan mengarang-ngarang cerita dan mendiskreditkan kelompok lain dan mencemarkan nama...
View ArticleClik here to view.
Sebuah Pemikiran Tentang Kompensasi Korban Kejahatan
Pembebanan ganti kerugian terhadap pelaku memang wajar, namun masalahnya prosesnya tentu tidak sebentar.
View ArticleClik here to view.
7 Masalah HAM untuk Komnas HAM Oleh: Haris Azhar*)
Persoalan-persoalan tersebut tidak berdiri sendiri, mereka saling beririsan satu dengan lainnya. Hal ini menunjukkan kompleksitas pelanggaran HAM di Indonesia.
View ArticleClik here to view.
Akhir dari Problem Upah dan Penerapan PHK karena Kesalahan Pasca Putusan MK...
Dengan adanya SEMA ini, upah proses hanya perlu diberikan selama 6 bulan dan tidak perlu diberikan hingga putusan berkekuatan hukum tetap.
View ArticleClik here to view.
“Upaya Hukum” Baru Jelmaan Praperadilan Oleh: Krisna Harahap*)
Membiarkan pintu praperadilan terbuka lebar untuk para Tersangka membebaskan diri, sama artinya membiarkan bangsa dan Negara terus digerogoti oleh para pelaku kejahatan.
View ArticleClik here to view.
Menyoal Cacat Bawaan BPJS Kesehatan Oleh: Roziqin*)
Ketidakjelasan yang berasal dari cacat bawaan BPJS ini harus segera dicarikan solusinya sebelum semuanya terlambat, demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat.
View ArticleClik here to view.
Pengelolaan Aset Desa Melalui BUMDesa Oleh: Yudhia Perdana Sikumbang*)
Pengelola/pengurus BUMDesa harus me-manage keuangan secara profesional. Apabila salah kelola dan kemudian terdapat indikasi penyalahgunaan terkait dana tersebut, ya berakibat fatal.
View ArticleClik here to view.
Arbitrase Komersial Internasional - Teori & Praktik; Memeriksa Kenyataan...
Kutipan dari kuliah yang diberikan di Universitas Padjajaran, Bandung pada tanggal 8 November 2017 berjudul “General Lecture – International Commercial Arbitration: Theory and Practice”.
View ArticleClik here to view.
Menata Undang-Undang dengan Omnibus Law Oleh: Jimmy Z. Usfunan*)
Pemerintah dan DPR perlu mengoptimalkan penggunaan metode Omnibus Law terbatas ala Indonesia dengan mulai menyusun program legislasi nasional berdasarkan tema-tema, dengan tetap mempertimbangan...
View Article
