Mengenal Hak Penumpang Difabel dalam Penerbangan Komersial Oleh: Ridha Aditya...
Demi meningkatkan pelayanan bagi penumpang difabel dan kemajuan dunia penerbangan Indonesia, sudah saatnya Kementerian Perhubungan mendorong dan memfasilitasi maskapai-maskapai Indonesia untuk...
View ArticleClik here to view.
Apakah Singapura Telah Melanggar Kedaulatan Indonesia? Oleh: Abdulkadir...
Penerapan Transboundary Haze Pollution Act (THPA) oleh Singapura telah menimbulkan polemik tentang apakah pembentukan Undang-Undang Anti-Asap tersebut telah melanggar kedaulatan nasional.
View ArticleClik here to view.
Efektivitas BMAI Sebagai Bagian dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa...
“Kehadiran small claim court akan menjadi kompetitor yang tidak ringan bagi BMAI mengingat jangkauan Pengadilan Negeri jauh lebih luas dari jangkauan BMAI”
View ArticleClik here to view.
Perubahan Tarif Pph Ibarat Sebuah Pisau Bermata Dua Oleh: Irma Devita...
Hari ini PP No 34/2016 berlaku. Semoga setelah PP ini akan dibuat peraturan pelaksanaan atau peraturan tekhnis yang lebih jelas agar penerapannya nanti dalam praktik tak timbulkan gairah untuk jual...
View ArticleClik here to view.
Penetapan Pesangon Pekerja Migas Suatu Fenomena Micro Management Pemerintah...
Pendekatan demikian dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan hasil berupa menurunnya nilai investasi di bidang eskplorasi dan kegiatan eksploitasi yang cenderung stagnan. Jika pendekatan tidak...
View ArticleClik here to view.
Restatement Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam...
Sangat penting untuk menegaskan kedudukan ahli, kewenangan hakim untuk menilai keterangan ahli, keterangan ahli tak mengikat hakim.
View ArticleClik here to view.
MA Terapkan Pengawasan Super Ketat, Mungkinkah Masih Ada Jual Beli Perkara?...
Ini saatnya publik mendapatkan jaminan dan kepastian bahwa proses penyelenggaraan peradilan berjalan dengan baik, bersih dari praktik-praktik penyelewengan.
View ArticleClik here to view.
Seputar Status Hakim dalam RUU Jabatan Hakim Oleh: Arsil *)
Apakah status kepegawaian hakim yang tepat adalah PNS atau Pejabat Negara?
View ArticleClik here to view.
Peradilan yang Adil Bagi Penyandang Difabel Oleh: Dio Ashar Wicaksana*)
Harapan ke depannya, penyandang difabel akan memiliki kondisi setara tanpa adanya diskriminasi selama proses peradilan pidana.
View ArticleClik here to view.
Quo Vadis Perlindungan Data Pribadi dalam Revisi UU ITE Oleh: Sinta Dewi *)
Penerapan prinsip TRBF dalam Revisi Undang-Undang ITE akan menyisakan banyak permasalahan di dalam praktik.
View ArticleClik here to view.
Mengenal ‘Right To Be Forgotten’ Oleh: Mohammad Iqsan Sirie *)
Check and balance di Pasal 26 ayat (3) UU 19/2016 mengkhawatirkan karena tanpa adanya aturan main yang jelas mengenai pelaksanaan right to be forgotten.
View ArticleClik here to view.
Hambatan Memperluas Bentuk Perjanjian Kerja Terhadap Pensiunan Oleh: Juanda...
Kalau dilihat dari aspek ekonomi dan dan kebutuhan tenaga, pekerja yang berhenti bekerja karena usia pensiun, tidak selalu menguntungkan pekerja maupun pengusaha.
View ArticleClik here to view.
Terbit PERMA, Tantangan Penegak Hukum Dalam Menjerat Korporasi Oleh: Reda...
Secara de jure korporasi telah diakui sebagai salah satu subjek hukum sebagaimana subjek hukum natural (natuuralijk person).
View ArticleClik here to view.
Perlunya Membatasi Tanggung Jawab Internet Intermediary dari Pelanggaran Hak...
“Bukan tidak mungkin nantinya industri e-commerce dapat menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional” – Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.
View ArticleClik here to view.
Peningkatan Investasi Asing di Sektor Pariwisata: Efektifkah? Oleh: Maria...
Yang tak kalah penting adalah komitmen dan jaminan kepastian hukum dari Pemerintah terutama dari BKPM bagi kelangsungan usaha dan kegiatan operasionalnya yang dibangun oleh investor asing di bidang...
View ArticleSatu Perspektif Hukum Pidana Tentang Pemberhentian Sementara Ahok Oleh: Arsul...
Jika dikaitkan dengan Pasal 83 UU Pemda.
View ArticleClik here to view.
Perlunya PP Mekanisme Teknis Pelaksanaan AYDA demi Keamanan Praktik Perbankan...
Perlunya pengaturan jelas mengenai ini karena kerap sekali terdapat perlawanan baik itu partij verzet, derden vervet maupun gugatan perdata pada pengadilan negeri setempat terhadap proses-proses...
View ArticleClik here to view.
Khittah Jabatan Hakim Oleh: Wahyu Sudradjat & Abdul Halim Borne*)
Pejabat negara itu sama sekali tidak ditentukan oleh periodesasi masa jabatannya, atau fasilitas apa yang didapatkannya, tapi pada fungsi kenegaraannya.
View ArticleClik here to view.
Catatan Seputar Kontrak Bagi Hasil Gross Split Oleh: Nugroho Eko Priamoko*)
Diberlakukannya konsep gross split juga akan menghilangkan masalah seputar cost recovery. Selama ini mekanisme cost recovery memang kerap menjadi ganjalan.
View ArticleClik here to view.
Penilikan Harta Penyelenggara Negara Oleh: Binziad Kadafi*
Apabila direfleksikan, berbagai kebijakan terkait LHKPN dari waktu ke waktu memiliki bermacam tujuan.
View Article