Hukumonline Berita

Permohonan Praperadilan Prematur ‘Sang Jenderal’ Oleh: Junaedi, SH, M.Si. LL.M. *)

Menguji penetapan tersangka itu sama saja menguji penerapan presumption of guilty yang melekat pada kewenangan penyidik dalam penyidikan suatu perkara pidana,

Kolektif Kolegial Pimpinan KPK Dalam Pelaksanaan Kewenangan Oleh: Tb. A. Adhi R. Faiz, SH, MH *)

Tidak masuk akal sebenarnya, jika pelaksanaan tugas dan wewenang KPK di dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana luar biasa kemudian didesain secara ceroboh.

Putusan Hakim Sarpin Terobosan atau Kekhilafan? Oleh: Tiur Henny Monica, SH *)

Terobosan dan/atau penemuan hukum hanya dapat dilakukan dalam hal tidak adanya dan/atau terdapat ketidakjelasan tentang suatu pengaturan hukum.

Catatan atas Putusan Praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan Oleh: John Ferry Situmeang, SH *)

Seharusnya hakim tidak menafsirkan lebih dari yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP ini, sebab ketentuan ini tidak multitafsir.

Pesan Pembaruan Hakim Sarpin Oleh: Junaedi, SH,M.Si. LLM. *)

Pemikiran futuristik Hakim Sarpin juga sejalan dengan Nawacita awal dari Presiden Jokowi, meskipun belakangan terjadi perubahan atau bantahan dari pihak tim sukses Jokowi atas hal tersebut.

Tantangan dan Harapan PERADI: Satu Dekade PERADI Oleh: Astro P. Girsang, SH *)

PERADI harus menjadi organisasi penegak hukum yang pro-aktif dan andil dalam memberikan masukan serta pemikiran kepada pemerintah, terkait dengan perancangan legislasi nasional, termasuk memperbaiki kekisruhan penegakan hukum di Indonesia.

Akankah Anomali Pemberantasan Korupsi Berlalu? Oleh: Prof DR Krisna Harahap SH, MH *)

Tentu saja yang diharapkan adalah suatu keseimbangan dimana lembaga-lembaga penegak hukum melaksanakan tugas dan fungsinya dalam suasana yang harmonis, bukan saling menjegal.

Ironi “Peradilan” Sengketa Pilkada Oleh: Mohammad Saihu *)

DKPP adalah role model penegakan kode etik abad XXI yang menganut asas fairness, impartiality dan transparency dalam satu model peradilan yang dilaksanakan menurut prinsip “audi et alteram partem”.

Masalah Kompetensi Relatif Dalam Perkara Merek yang Melibatkan Pihak Asing Oleh: Mario Widiarto Sutantoputra, S.H., M.H., LL.M *)

Ketidakjelasan mengenai Pengadilan Niaga manakah yang berwenang dalam menangani gugatan merek yang melibatkan Pihak Asing akibat sistematika dan redaksional dalam UU Merek akan menimbulkan permasalahan dalam praktek dan dapat digunakan oleh pihak yang ‘beritikad tidak baik’ dengan menggunakan ‘kelemahan’ yang ada dalam UU Merek untuk ‘membuat sulit’ pihak yang sedang berjuang untuk mempertahankan haknya,.

Ironi Asyani dan Revolusi Mental Pendekatan Konflik Oleh: Jecky Tengens, SH *)

Tak bisa dipungkiri selain penindakan atas regulasi yang dikeluarkan masih sangat lemah, pola pendekatan konflik di dalam masyarakat pun harus diubah. Dari yang bersifat pembalasan, menjadi pemulihan, dari Restitutif menjadi Restoratif.

Pembaruan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Implikasinya Bagi Akses Terhadap Pembiayaan Indonesia Oleh: Aria Suyudi, SH, LLM *)

Praktik terbaik di negara maju telah menempatkan jaminan benda bergerak sebagai instrumen penting untuk memperoleh pembiayaan dengan biaya yang kompetitif.

Langkah Antisipatif Penegak Hukum Pasca Putusan MK Oleh: Giri Ahmad Taufik *)

Penegak hukum perlu menghilangkan paradigma administrasi prosedural di dalam melihat proses pembuktian pada praperadilan.

Permasalahan Nama atau Bagian Nama dari Badan Hukum yang Belum Terdaftar Sebagai Merek Oleh: Mario Widiarto Sutantoputra, SH, MH, LL.M *)

UU Merek sebelum UU 15/2001 memberikan perlindungan hukum yang jauh lebih baik terhadap nama badan hukum yang belum terdaftar sebagai merek apabila didaftarkan oleh pihak lain sebagai merek.

Para elit politik terlalu sering mementingkan kepentingan mereka sendiri ketimbang kepentingan orang-orang kecil dan organisasi advokat yang katanya adalah organisasi para officium nobile adalah bukan pengecualian.

PHI dan Harapan Pengadilan (yang Berkeadilan) Bagi Buruh Oleh: Ari Lazuardi *)

PHI dituntut harus dapat mandiri dan dapat melaksanakan fungsinya mulai dari pendaftaran perkara hingga eksekusi putusan dengan independen tanpa tergantung dari instansi lain ataupun instansi induk.

Kepemilikan Properti Asing: Jangan Bilang Mengusik Program Sejuta Rumah Oleh: Muhammad Joni *)

Di tengah gebyar program sejuta rumah yang digiatkan pemerintah, mencuat lagi ihwal lama kepemilikan properti asing.

Jalur Hukum Mulai Sentuh Konflik Laut Tiongkok Selatan Oleh: Dr. iur. Damos Dumoli Agusman*)

Persoalan juridis ini akan berdampak langsung pada kepentingan Indonesia. Jika Tribunal memutuskan bahwa nine dashed line tidak sesuai dengan pengaturan UNCLOS maka Indonesia tidak lagi memiliki persoalan batas maritim dengan Tiongkok.

Quo Vadis Kepemilikan Properti WNA di Indonesia Oleh: Mario Widiarto Sutantoputra, S.H., M.H., LL.M. *)

Sebelum dikeluarkan PP yang merupakan revisi/pengganti dari PP No. 41 maka perlu dilakukan kajian secara mendalam yang dapat memberikan masukkan kepada Presiden mengenai materi dan hal apa saja perlu dilakukan revisi/perubahan agar tidak bertentangan dengan UUPA ataupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

(Pincangnya) Kebangkitan Sektor Maritim Indonesia: Kemanakah Penerbangan Perintis Kita? Oleh: Ridha Aditya Nugraha *)

Harmonisasi hukum perlu untuk mewujudkan cita-cita negara maritim yang kuat sekaligus mengesahkan penyelenggaraan penerbangan perintis sebagai tandem penerapan konsep tol laut.