Bagian pertama dari dua tulisan
↧
Mempersiapkan Advokat Indonesia dalam Menghadapi MEA Oleh: Dr. Ricardo Simanjuntak, SH, LL.M,ANZIIF.CIP*)
↧
Mempersiapkan Advokat Indonesia dalam Menghadapi MEA Oleh: Dr. Ricardo Simanjuntak, SH, LL.M,ANZIIF.CIP*)
Bagian kedua dari dua tulisan.
↧
↧
Mempersiapkan Advokat Indonesia dalam Menghadapi MEA Oleh: Dr. Ricardo Simanjuntak, SH, LL.M,ANZIIF.CIP *)
Bagian pertama dari dua tulisan
↧
Urgensi Ganti Kerugian Bagi Korban Salah Tangkap Oleh: Jecky Tengens, SH *)
PP 27/983 yang kemudian direvisi melalui PP 58/2010, tidak menyentuh masalah substansial tentang ganti kerugian. Aspek yang diatur dalam PP No. 58/2010 tersebut hanya menyangkut syarat-syarat kepangkatan tanpa menyinggung tentang permasalahan ganti kerugian ini.
↧
Quo Vadis Permohonan Pendaftaran Merek Rokok Oleh: Mario Widiarto Sutantoputra, S.H., M.H., LL.M. *)
Penolakan atas dasar Pasal 5 ayat (a) UU Merek jo PP 109/2011 dengan alasan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki ‘rujukan’ pada UU Merek adalah janggal.
↧
↧
Menyoal Subjek Hak Komunal Oleh: Nurul Firmansyah *)
Ketidakpastian hukum muncul pada masyarakat hukum adat non desa adat, karena Permenag 5/1999 telah dicabut.
↧
Analisis Persoalan Seleksi Hakim dalam Putusan MK: Distribusi atau Sentralisasi? Oleh: Dian Rositawati *)
Pasca putusan MK, amanat paket UU Peradilan yang meminta agar pengangkatan hakim tingkat pertama harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, akan menjadi tantangan yang besar.
↧
Kompensasi atas Hilangnya Nyawa dalam Kecelakaan Penerbangan Komersial Oleh: Ridha Aditya Nugraha *)
Menyedihkan ketika mendengar kewajiban maskapai penerbangan untuk memberikan kompensasi disulap menjadi santunan dan iktikad baik yang kemudian diamini oleh pejabat publik.
↧
Efektivitas Kompetensi Peradilan antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri terhadap Gugatan Actio Pauliana Oleh: Suhardi La Maira, S.H., M.H.
Untuk menjamin adanya kesatuan pandangan dan tindakan di antara para hakim pengadilan dalam menyikapi gugatan actio pauliana, maka perlu ada pengaturan dalam suatu PERMA sebagai pedoman bagi para hakim.
↧
↧
Rencana Kapal Perang AS Memasuki Laut Tiongkok Selatan: Menguji Pasal-Pasal UNCLOS? Oleh: Dr. iur. Damos Dumoli Agusman *)
Secara hukum, sekalipun tanpa notifikasi/izin, masuknya kapal perang AS ke laut teritorial tidak melanggar UNCLOS sepanjang lintas kapal itu dilakukan dalam rangka “passage”, yaitu secara normal melakukan lintas di laut teritorial.
↧
Kastrasi (Bukan) Solusi Oleh: Putri K. Amanda *)
Melalui Megan’s Law, kita dapat berefleksi, bahwa peraturan atas dasar emosi hanya akan melahirkan kebijakan yang prematur dan penuh dendam.
↧
Habis Kopkamtib Lahirlah SE Ujaran Kebencian Oleh: Hendra Setiawan Boen *)
Indonesia seolah kembali ke era demokrasi terpimpin, dimana apa yang boleh dan tidak boleh dipikirkan dan diucapkan oleh rakyat Indonesia ditentukan oleh pemerintah dengan pelanggar akan mendapat hukuman ringan hingga berat.
↧
Mengenalkan Prinsip Persaingan Usaha Sehat Sejak Dini Oleh: Aru Armando *)
Salah satu strategi untuk menginternalisasikan nilai atau prinsip persaingan usaha sehat tersebut adalah melalui jalur pendidikan.
↧
↧
Polemik Indosat dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif Hukum Angkasa Oleh: Ridha Aditya Nugraha *)
Saatnya pemerintah mengambil tindakan nyata, baik dengan membeli kembali saham Indosat secara bertahap dan/atau merancang instrumen hukum yang mengatur hal ini secara khusus.
↧
Perlindungan Privasi Pengguna Teknologi Aplikasi Oleh: Bimo Prasetio dan Sekar Ayu Primandani *)
Sangat penting untuk diperhatikan bagi konsumen dan siapapun yang menggunakan teknologi aplikasi, bahwa dengan penggunaan teknologi aplikasi tersebut, Konsumen dianggap tunduk pada Disclaimer dan Privacy Policy.
↧
Sebuah Catatan untuk Menyempurnakan Industri Freight Forwarding Nasional Oleh: M.Z. Kartohardjono *)
Terbitnya PM 74/2015 bisa jadi telah menyelesaikan sebagian dari pekerjaan rumah yang ada. Namun, penyempurnaan PM 74/2015 tetap perlu dilakukan
↧
Menyibak Tanggung Jawab Hukum Penyedia Aplikasi Transportasi Oleh: Bimo Prasetio dan Sekar Ayu Primandani *)
Dengan merujuk bidang usaha sebagai perusahaan teknologi aplikasi, bentuk usaha berupa perusahaan yang bergerak di teknologi aplikasi bidang ini menyebabkan perusahaan seperti Gojek, Grabtaxi dan Uber dinilai tidak perlu untuk mengurus izin usaha di bidang transportasi.
↧
↧
KY Jilid III: Pekerjaan Rumah yang Belum Selesai Oleh: Dian Rositawati *)
Di masa mendatang, pemisahan tugas dan fungsi yang lebih jelas antara KY dan MA merupakan pekerjaan legislasi yang harus dilaksanakan. Namun dalam jangka pendek, mau tidak mau perlu diupayakan kemitraan yang produktif antara dua lembaga.
↧
Self-Correction Bagi Administrasi Pemerintahan yang Baik Oleh: Junaedi, S.H.,M.Si.,LL.M *)
Self-correction tidak saja menjadi asas yang berlaku dalam UU Administrasi Pemerintahan akan tetapi harus diimplementasikan secara baik dan sesuai dengan asas pemerintahan yang baik.
↧
Fenomena Drone: Tantangan Baru Bagi Hukum Udara Indonesia Oleh: Ridha Aditya Nugraha *)
Kritik pantas dilayangkan terhadap keberadaan syarat administratif pada Permenhub No. 90, tepatnya mengenai dokumen asuransi dan perihal kompetensi pilot.
↧