Hukumonline Berita

MK tidak memberi kewenangan kepada PN untuk memaksa pengusaha melaksanakan nota pemeriksaan PPK yang sudah disahkan. Kalau PN bersedia melaksanakan putusan MK, yakni menerbitkan pengesahan terhadap nota pemeriksaan PPK, PN hanya bertugas memberi pengesahan.

Pelajaran dari Polemik Proyek Pembangunan Infrastruktur Lintas Negara Oleh: Muhammad Faiz Aziz *)

Pemerintahan saat ini ataupun pemerintahan di masa mendatang harus bisa mengantisipasi rencana pembangunan proyek infrastruktur lintas negara misalnya Jembatan Selat Malaka ini ataupun proyek-proyek pembangunan kawasan ekonomi perbatasan.

Pada level paradigma, perekonomian liberal pada bentuk apapun – tidak hanya terbatas pada TPP - adalah bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Kapal Perang AS ‘pura-pura’ melintas di perairan LTS dengan mendekati pulau-pulau yang diperebutkan oleh negara di kawasan. Tujuannya untuk memastikan bahwa norma tentang kebebasan navigasi yang dijamin oleh UNCLOS dihormati oleh siapa pun pemilik pulau itu.

Refleksi Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Praktik Advokat Pohon Mangga Oleh: Jecky Tengens *)

Sangat disayangkan jika pemberian bantuan hukum hanya digunakan sebagai alat atau kedok untuk mengambil dana bantuan hukum semata-mata.

Sampai dengan saat ini belum ada satupun peraturan yang dapat memberikan definisi dan batasan dari suatu "Iktikad Baik".

Menimbang Opsi Revisi atau Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE Oleh: Teguh Arifiyadi *)

Jangan ragu untuk membongkar substansi pasal 27 ayat (3) agar tidak ada kata atau kalimat bersayap. Hitung semua risiko sosialnya, dan temukan keseimbangan pada penerapannya.

Pangkas Putusan untuk Tutup Celah Manajemen Perkara MA Oleh: Dio Ashar Wicaksana *)

Di Belanda, isi dari informasi perkara hanya dimuat inti dan ringkasannya saja, sedangkan berkas-berkas utuhnya dijadikan lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan.

Jika dicermati politik hukum yang tertuang dalam UU Merek, UUHC Lama, UU Paten, UU Desain Industri, UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan UUHC Lama, Pemerintah menghendaki bahwa untuk melakukan pekerjaan terkait Kekayaan Intelektual pada Ditjen KI harus dilakukan oleh Konsultan HKI yang terdaftar pada Ditjen KI.

Perdebatan Doktriner Mengenai Peninjauan Kembali Oleh: Binziad Kadafi *)

Terlepas dari sikap hati-hati yang dipenuhi hakim, kekeliruan atau kesalahan tetap dapat terjadi, dan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas kesalahan tersebut harus tetap dibuka.

Tilang: Peluang Optimalisasi Reformasi Pelayanan Publik Pengadilan Oleh: Miko Ginting *)

Hingga saat ini, perkara tilang menjadi beban dan disinsentif bagi pengadilan.

Asas Legalitas Dikesampingkan oleh Living Law dalam RKUHP Oleh: Mohammad Maulana Kusumawardhana, S.H *)

Apakah penerapan The Living Law akan membawa hukum pidana Indonesia lebih baik?

Keterbatasan anggaran perkara membuka celah ruang transaksi dalam penanganan perkara.

Problematika Perppu Kebiri Oleh: Alfin Sulaiman, SH, MH *)

Dengan dipilihnya instrumen Perppu, maka Presiden harus dapat menjelaskan urgensi Perppu tersebut di dalam konsiderans ‘menimbang’ dan penjelasan umumnya.

Menakar Peran Pemerintah dalam Sistem Perbukuan Nasional Oleh: Fajri Nursyamsi *)

Isu perbukuan pada dasarnya adalah instrumen untuk melaksanakan jaminan-jaminan hak warga negara yang sudah diamanatkan oleh UUD 1945 maupun UU, sehingga pengaturannya akan lebih sesuai apabila menggunakan PP atau bahkan Perpres.

Harap-Harap Cemas Putusan Arbitrase Laut Tiongkok Selatan Oleh: Dr. iur. Damos Dumoli Agusman*)

Apa pun putusannya, soal rebutan pulau/karang LTS tidak akan terusik.

Memeriksa Keabsahan Penetapan Tersangka atau Menguji pokok perkara? Oleh: Fachrizal Afandi *)

Telaah singkat terhadap praktik Pra peradilan pasca Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014.

Prioritas yang perlu dilakukan adalah menyiapkan aturan teknis yang jelas untuk menerapkan ketentuan dalam UU Pemerintahan Daerah dan penyiapan kapasitas termasuk struktur dalam Kementerian Dalam Negeri serta organisasi pemerintahan di tiap-tiap provinsi untuk menjalankan fungsi pengawasan ini.

Rasionalitas dalam Kebijakan Pidana Indonesia Oleh: Anugerah Rizki Akbari *)

Begitu termotivasinya pemerintah untuk mengeksekusi mati pelaku kejahatan dalam kasus narkotika dan begitu seringnya hakim mengirim pelaku kejahatan ke penjara adalah indikasi masih dipilihnya pendekatan punitif sebagai solusi atas problematika kejahatan di Indonesia.

Hambatan Melaksanakan Putusan MK Terkait Pengesahan PKWTT dan Peralihan Status Hubungan Kerja Oleh: Juanda Pangaribuan *)

Pelajaran dari Polemik Proyek Pembangunan Infrastruktur Lintas Negara Oleh: Muhammad Faiz Aziz *)

Konstitusionalitas Perjanjian Transpacific Partnership Oleh: Giri Ahmad Taufik *)

Adu Norma di Laut Tiongkok Selatan Oleh: Damos Dumoli Agusman *)

Refleksi Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Praktik Advokat Pohon Mangga Oleh: Jecky Tengens *)

Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam PERMA Mediasi Terbaru Oleh: Albert Aries, SH, MH *)

Menimbang Opsi Revisi atau Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE Oleh: Teguh Arifiyadi *)

Pangkas Putusan untuk Tutup Celah Manajemen Perkara MA Oleh: Dio Ashar Wicaksana *)

Quo Vadis Profesi Konsultan HKI di Indonesia Oleh: Mario Widiarto Sutantoputra, S.H., M.H., LL.M *)

Perdebatan Doktriner Mengenai Peninjauan Kembali Oleh: Binziad Kadafi *)

Pencegatan Pesawat Asing Tanpa Izin di Wilayah Udara Indonesia: Urgensi Reformasi Hukum Positif Oleh: Ridha Aditya Nugraha *)

Tilang: Peluang Optimalisasi Reformasi Pelayanan Publik Pengadilan Oleh: Miko Ginting *)

Asas Legalitas Dikesampingkan oleh Living Law dalam RKUHP Oleh: Mohammad Maulana Kusumawardhana, S.H *)

Urgensi Reformasi Penyusunan Anggaran Perkara Pidana Umum Kejaksaan Oleh: Dio Ashar Wicaksana*)

Problematika Perppu Kebiri Oleh: Alfin Sulaiman, SH, MH *)

Menakar Peran Pemerintah dalam Sistem Perbukuan Nasional Oleh: Fajri Nursyamsi *)

Harap-Harap Cemas Putusan Arbitrase Laut Tiongkok Selatan Oleh: Dr. iur. Damos Dumoli Agusman*)

Memeriksa Keabsahan Penetapan Tersangka atau Menguji pokok perkara? Oleh: Fachrizal Afandi *)

Efektivitas Executive Review Perda Oleh: Nur Sholikin *)

Rasionalitas dalam Kebijakan Pidana Indonesia Oleh: Anugerah Rizki Akbari *)