Penafsiran Konstitusi: Originalism dan Ketidaktahuan yang Disengaja Oleh: M....
Seorang hakim harus mampu membenamkan dirinya pada catatan sejarah yang menceritakan kepadanya tentang maksud-maksud pertama kali terbentuknya konstitusi.
View ArticleAspek Hukum Proyek Infrastruktur Oleh: Roziqin*)
Berbagai kejadian robohnya proyek infrastruktur beberapa waktu lalu membuat masyarakat resah. Pemerintah pun belum mengumumkan hasil evaluasi. Hukum harus ditegakkan.
View ArticlePermenkumham Paralalegal, antara Kuantitas dan Kualitas? Oleh: Boris...
Pemerintah seharusnya menyempurnakan atau merevisi beberapa ketentuan di dalam Permenkumham Paralegal.
View ArticleParadoks Perjanjian Kerjasama antara APIP dan APH Oleh: Enrico...
Sebelum perjanjian ini benar-benar diterapkan lebih jauh masih terbuka ruang untuk merevisinya, agar disesuaikan dengan koherensi berbagai legislasi dan regulasi terkait maupun kaidah hukum lain...
View ArticleMenilik Kebuntuan Putusan Praperadilan yang Dipandang Menyimpang Oleh: Reda...
PERMA 4/2016 tidak menjelaskan secara gamblang frasa ‘putusan praperadilan yang dianggap menyimpang secara fundamental’. Mestinya, hukum acara terkait Praperadilan diatur dalam KUHAP. Akibat...
View ArticleMelindungi Pekerja Migran Indonesia Oleh: Hani Adhani*)
Semoga negara segera membenahi mekanisme dan regulasi pekerja migran Indonesia sebagaiamana diamanatkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan segera melakukan proses pendataan ulang...
View ArticlePungli dan Pengadilan Oleh: Siska Trisia*)
Setidaknya ada dua modus yang sering digunakan dalam praktik pungli di pengadilan.
View ArticleJokowi & Hakim Konstitusi Oleh: Reza Fikri Febriansyah*)
Pilihan Presiden Jokowi terkait pengganti Maria Farida Indrati sebagai Hakim Konstitusi akan menjadi salah satu momentum strategis untuk membuktikan kepada publik bahwa pemilihan dilakukan secara...
View ArticleWapres, Jabatan Tidak Strategis yang Selalu Jadi Rebutan Oleh: Roziqin Matlap*)
Dalam hal Presiden dan Wapres bersama-sama dipilih langsung melalui pemilu maka hal itu tidak menjadikan Presiden dan Wapres berbagi kekuasaan dengan seakan-akan masing-masing memegang separuh...
View ArticleTanggung Jawab Hukum Pengusaha dalam Kasus Pelecehan Oleh: Nugroho Eko...
Terdapat perbedaan implementasi ajaran Vicarious Liability terkait kasus pelecehan antara pengaturan di Amerika Serikat dan di Indonesia.
View ArticleMekanisme Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah...
Khususnya di 12 daerah berdasarkan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018.
View ArticleMengurai Penyimpangan Putusan Praperadilan yang Menetapkan Tersangka Oleh:...
Cara ampuh yang mesti dilakukan dalam rangka membenahi hukum acara praperadilan dengan segera melakukan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ketimbang tambal sulam.
View ArticleMengawasi Pengawas Pemilihan Oleh: Baron Harahap*)
Idealnya, ruang penilaian atas sisi materiil rekomendasi Bawaslu/Panwas harus dimaknai merupakan ranah pengadilan.
View ArticleJudicial Review Non Litigasi dalam Perspektif Negara Hukum Oleh: Andryan*)
Judicial review terhadap peraturan perundang-undangan, tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum, pemisahan kekuasaan negara dan check and balances.
View ArticleMengkonstruksikan Terorisme untuk Merumuskan Terorisme Oleh: Heru Susetyo*)
Mendefinisikan terorisme adalah amat penting karena terorisme menimbulkan risiko yang besar terhadap masyarakat.
View ArticleBolehkah Lembur di Hari Istirahat Mingguan atau Hari Libur Resmi?...
Untuk menjawabnya, perlu dikaji beberapa peraturan perundang-undangan, konsepsi (pendapat) atau sumber hukum lainnya yang dapat menjadi dasar untuk menjawab dan menjelaskannya permasalahan...
View ArticleInternasionalisasi Pendidikan Tinggi Hukum Oleh: E. Fernando M. Manullang*)
Hal yang akan menjadi kendala tambahan bagi sekolah hukum di Indonesia, karena internasionalisasi pendidikan itu harus memerhatikan UU No. 24 Tahun 2009.
View ArticleProblematika Praperadilan di Indonesia Oleh: Siska Trisia*)
Dibutuhkan sebuah upaya agar kekeliruan yang dilahirkan oleh putusan praperadilan tidak menyebabkan kekacauan hukum yang lebih parah.
View ArticleGDPR: Tantangan atau Ancaman? Oleh: Glenn Wijaya*)
Dengan mematuhi GDPR, sebuah perusahaan akan memiliki nilai tambah karena semakin dipercaya oleh para penggunanya, dan tentunya semakin menguntungkan perusahaan tersebut dalam jangka panjang.
View ArticleKesejahteraan Atlet Indonesia: Tanggung Jawab Siapa? Oleh: Rizky Karo Karo*)
Kesejahteraan atlet dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk uang tunai ataupun dalam bentuk non-tunai, misalnya penghargaan, beasiswa pendidikan, tabungan pensiun yang...
View Article