Clik here to view.
Batas Waktu Penerbitan Dokumen Kependudukan: Teror Bagi Disdukcapil Oleh:...
Permendagri 19 Tahun 2018 mengharuskan proses penerbitan dokumen kependudukan dalam rentang waktu 1 sampai 24 jam menjadi ancaman yang nyata bagi seluruh Kepala Disdukcapil di Indonesia....
View ArticleClik here to view.
Penentuan Nasib Eks Narapidana Korupsi dalam Pemilu 2019 Oleh: Hendra Kurnia...
Terdapat dua alternatif untuk mengatur eks narapidana korupsi untuk dipilih atau tidak dipilih sebagai calon legislatif, yakni dengan mengubah UU tentang Pemilu atau mengeluarkan Perppu.
View ArticleClik here to view.
Reformulasi Keberadaan Peradilan Militer di Indonesia Oleh: Reda Manthovani*)
Merevisi UU Peradilan Militer, mulai memberikan kewenangan kepada TNI untuk melakukan penyidikan khusus terhadap prajurit TNI yang melanggar dugaan tindak pidana umum, hingga membentuk jabatan...
View ArticleClik here to view.
Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri dalam Mengadili Permohonan Praperadilan...
Perlu adanya payung hukum untuk menghindari perbedaan tafsir dan memberikan kepastian hukum yang lebih tegas dalam Hukum Acara Pidana atau dibentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).
View ArticleClik here to view.
Tanggung Jawab Bank atas Penipuan yang Dilakukan Karyawannya Oleh: Chandra...
Perlunya suatu solusi dari OJK untuk mengatasi kekosongan hukum agar bank tetap bertanggung jawab atas perbuatan karyawannya.
View ArticleClik here to view.
Batas Usia Pensiun untuk PHK dan Substitusi Hak “Pesangon” dengan Manfaat...
Pertanyaannya, bagaimana jika (dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama) di suatu perusahaan, tidak ada/belum ada ketetapan mengenai batasan usia pensiun...
View ArticleClik here to view.
Antara Perlindungan Hukum dan Jerat Hukum Oleh: Riki Perdana Raya...
Terkait dengan pelapor tindak pidana yang melakukan konferensi pers.
View ArticleClik here to view.
Jalan Terjal Mantan Narapidana Korupsi Melenggang ke Parlemen Oleh:...
Pengaturannya larangan pencalegan bagi eks terpidana tiga jenis kejahatan diubah posisinya menjadi di Pasal 4 ayat (3). Uji materi menjadi mekanisme yang mesti dilalui agar menjadi jalan agar...
View ArticleClik here to view.
Problematika Pengangkatan pensiunan Penegak Hukum Tanpa Proses Magang Oleh:...
Pengesampingan ketentuan magang bagi calon advokat purnawirawan penegak hukum, tidak akan menjadi masalah selama advokat purnawirawan mengkhususkan diri untuk menangani perkara sesuai dengan...
View ArticleClik here to view.
Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Ringan dan Konsistensinya dalam Praktik...
Dibutuhkan komitmen dari segenap aparat penegak hukum untuk melaksanakan aturan tipiring dengan konsisten.
View ArticleClik here to view.
Hari Bhakti Adhyaksa: Cash on Delivery, Solusi Cepat Pengambilan Berkas...
Selain menghindarkan pengguna layanan tilang untuk “mengantri selama berjam-jam” di Kejaksaan, keunggulan lain dari layanan tilang CoD ini adalah proses antar berkas dan dokumen tilang yang...
View ArticleClik here to view.
Siasat Notaris Menghindar dari Proses Hukum Oleh Reda Manthovani*)
Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris seolah menjadi benteng agar dapat menghindar untuk dimintai keterangan dari pemanggilan penyidik, penuntut umum maupun hakim dalam menindaklanjuti...
View Article22 Juli dan Transformasi Jaksa Oleh: Fachrizal Afandi*)
Alih-alih memperlakukan para jaksa sebagai profesional sipil yang bertanggung jawab sesuai UN Guidelines on the Role of Prosecutors, Kejaksaan nampaknya masih merasa nyaman untuk memperlakukan...
View ArticleClik here to view.
Eksistensi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Pelanggaran Pidana Kekayaan...
Sebagai wujud keadilan restoratif yang perlu disambut baik mengingat prosedur tersebut merupakan proses yang paling adil, terutama dari sisi kepentingan korban pelanggaran kekayaan intelektual.
View ArticleClik here to view.
Kepastian Hukum Hak Pengelolaan Hulu Migas oleh Daerah Oleh: Damar Wicaksono*)
Seluruh klausul yang terkait dengan PI 10% perlu disesuaikan dengan mekanime dan proses yang diatur dalam Permen ESDM 37/2016.
View ArticleClik here to view.
Mencari Sosok Ideal Nakhoda Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Oleh:...
Tujuh orang pimpinan dari berbagai latar belakang berbeda merupakan gagasan yang cukup ideal.
View ArticleClik here to view.
Dilema Status dan Kedudukan Hakim Oleh: Catur Alfath Satriya*)
Ketidakjelasan mengenai status dan kedudukan hakim ternyata memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan karir seorang hakim.
View ArticleClik here to view.
Mahkamah Pelayaran vs Maritime Court: Apakah Indonesia Membutuhkan Pengadilan...
Permasalahan di bidang kelautan bukanlah perkara mudah untuk diselesaikan. Dibutuhkan orang-orang dengan pemahaman, keahlian dan pengalaman khusus untuk menjamin kualitas putusan.
View ArticleClik here to view.
Potensi Persinggungan Kewenangan Ombudsman dengan Badan Peradilan Oleh:...
Oleh karena itu perlu diantisipasi mekanisme pembagian peran dan fungsi antar masing-masing lembaga yang memiliki kesamaan misi mewujudkan tatanan administrative justice dalam sistem hukum...
View ArticleClik here to view.
Inilah Dampak Disrupsi Teknologi bagi Keberadaan Hakim Oleh: Glenn Wijaya*)
Keberadaan teknologi seharusnya dipandang sebagai alat kolaboratif yang dapat membantu para hakim dalam menyusun berbagai argumen dalam putusan-putusan yang mereka hasilkan sehingga lebih baik...
View Article