Mempersiapkan Advokat Indonesia dalam Menghadapi MEA Oleh: Dr. Ricardo...
Bagian pertama dari dua tulisan
View ArticleMempersiapkan Advokat Indonesia dalam Menghadapi MEA Oleh: Dr. Ricardo...
Bagian kedua dari dua tulisan.
View ArticleMempersiapkan Advokat Indonesia dalam Menghadapi MEA Oleh: Dr. Ricardo...
Bagian pertama dari dua tulisan
View ArticleUrgensi Ganti Kerugian Bagi Korban Salah Tangkap Oleh: Jecky Tengens, SH *)
PP 27/983 yang kemudian direvisi melalui PP 58/2010, tidak menyentuh masalah substansial tentang ganti kerugian. Aspek yang diatur dalam PP No. 58/2010 tersebut hanya menyangkut syarat-syarat...
View ArticleQuo Vadis Permohonan Pendaftaran Merek Rokok Oleh: Mario Widiarto...
Penolakan atas dasar Pasal 5 ayat (a) UU Merek jo PP 109/2011 dengan alasan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki ‘rujukan’ pada UU Merek adalah janggal.
View ArticleMenyoal Subjek Hak Komunal Oleh: Nurul Firmansyah *)
Ketidakpastian hukum muncul pada masyarakat hukum adat non desa adat, karena Permenag 5/1999 telah dicabut.
View ArticleAnalisis Persoalan Seleksi Hakim dalam Putusan MK: Distribusi atau...
Pasca putusan MK, amanat paket UU Peradilan yang meminta agar pengangkatan hakim tingkat pertama harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, akan menjadi tantangan yang besar.
View ArticleKompensasi atas Hilangnya Nyawa dalam Kecelakaan Penerbangan Komersial Oleh:...
Menyedihkan ketika mendengar kewajiban maskapai penerbangan untuk memberikan kompensasi disulap menjadi santunan dan iktikad baik yang kemudian diamini oleh pejabat publik.
View ArticleEfektivitas Kompetensi Peradilan antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan...
Untuk menjamin adanya kesatuan pandangan dan tindakan di antara para hakim pengadilan dalam menyikapi gugatan actio pauliana, maka perlu ada pengaturan dalam suatu PERMA sebagai pedoman bagi para hakim.
View ArticleRencana Kapal Perang AS Memasuki Laut Tiongkok Selatan: Menguji Pasal-Pasal...
Secara hukum, sekalipun tanpa notifikasi/izin, masuknya kapal perang AS ke laut teritorial tidak melanggar UNCLOS sepanjang lintas kapal itu dilakukan dalam rangka “passage”, yaitu secara normal...
View ArticleKastrasi (Bukan) Solusi Oleh: Putri K. Amanda *)
Melalui Megan’s Law, kita dapat berefleksi, bahwa peraturan atas dasar emosi hanya akan melahirkan kebijakan yang prematur dan penuh dendam.
View ArticleHabis Kopkamtib Lahirlah SE Ujaran Kebencian Oleh: Hendra Setiawan Boen *)
Indonesia seolah kembali ke era demokrasi terpimpin, dimana apa yang boleh dan tidak boleh dipikirkan dan diucapkan oleh rakyat Indonesia ditentukan oleh pemerintah dengan pelanggar akan mendapat...
View ArticleMengenalkan Prinsip Persaingan Usaha Sehat Sejak Dini Oleh: Aru Armando *)
Salah satu strategi untuk menginternalisasikan nilai atau prinsip persaingan usaha sehat tersebut adalah melalui jalur pendidikan.
View ArticlePolemik Indosat dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif Hukum Angkasa...
Saatnya pemerintah mengambil tindakan nyata, baik dengan membeli kembali saham Indosat secara bertahap dan/atau merancang instrumen hukum yang mengatur hal ini secara khusus.
View ArticlePerlindungan Privasi Pengguna Teknologi Aplikasi Oleh: Bimo Prasetio dan...
Sangat penting untuk diperhatikan bagi konsumen dan siapapun yang menggunakan teknologi aplikasi, bahwa dengan penggunaan teknologi aplikasi tersebut, Konsumen dianggap tunduk pada Disclaimer dan...
View ArticleSebuah Catatan untuk Menyempurnakan Industri Freight Forwarding Nasional...
Terbitnya PM 74/2015 bisa jadi telah menyelesaikan sebagian dari pekerjaan rumah yang ada. Namun, penyempurnaan PM 74/2015 tetap perlu dilakukan
View ArticleMenyibak Tanggung Jawab Hukum Penyedia Aplikasi Transportasi Oleh: Bimo...
Dengan merujuk bidang usaha sebagai perusahaan teknologi aplikasi, bentuk usaha berupa perusahaan yang bergerak di teknologi aplikasi bidang ini menyebabkan perusahaan seperti Gojek, Grabtaxi dan Uber...
View ArticleKY Jilid III: Pekerjaan Rumah yang Belum Selesai Oleh: Dian Rositawati *)
Di masa mendatang, pemisahan tugas dan fungsi yang lebih jelas antara KY dan MA merupakan pekerjaan legislasi yang harus dilaksanakan. Namun dalam jangka pendek, mau tidak mau perlu diupayakan...
View ArticleSelf-Correction Bagi Administrasi Pemerintahan yang Baik Oleh: Junaedi,...
Self-correction tidak saja menjadi asas yang berlaku dalam UU Administrasi Pemerintahan akan tetapi harus diimplementasikan secara baik dan sesuai dengan asas pemerintahan yang baik.
View ArticleFenomena Drone: Tantangan Baru Bagi Hukum Udara Indonesia Oleh: Ridha Aditya...
Kritik pantas dilayangkan terhadap keberadaan syarat administratif pada Permenhub No. 90, tepatnya mengenai dokumen asuransi dan perihal kompetensi pilot.
View Article