Hambatan Melaksanakan Putusan MK Terkait Pengesahan PKWTT dan Peralihan...
MK tidak memberi kewenangan kepada PN untuk memaksa pengusaha melaksanakan nota pemeriksaan PPK yang sudah disahkan. Kalau PN bersedia melaksanakan putusan MK, yakni menerbitkan pengesahan terhadap...
View ArticleClik here to view.
Pelajaran dari Polemik Proyek Pembangunan Infrastruktur Lintas Negara Oleh:...
Pemerintahan saat ini ataupun pemerintahan di masa mendatang harus bisa mengantisipasi rencana pembangunan proyek infrastruktur lintas negara misalnya Jembatan Selat Malaka ini ataupun proyek-proyek...
View ArticleKonstitusionalitas Perjanjian Transpacific Partnership Oleh: Giri Ahmad...
Pada level paradigma, perekonomian liberal pada bentuk apapun – tidak hanya terbatas pada TPP - adalah bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.
View ArticleAdu Norma di Laut Tiongkok Selatan Oleh: Damos Dumoli Agusman *)
Kapal Perang AS ‘pura-pura’ melintas di perairan LTS dengan mendekati pulau-pulau yang diperebutkan oleh negara di kawasan. Tujuannya untuk memastikan bahwa norma tentang kebebasan navigasi yang...
View ArticleClik here to view.
Refleksi Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Praktik Advokat Pohon Mangga Oleh:...
Sangat disayangkan jika pemberian bantuan hukum hanya digunakan sebagai alat atau kedok untuk mengambil dana bantuan hukum semata-mata.
View ArticlePenerapan Asas Iktikad Baik Dalam PERMA Mediasi Terbaru Oleh: Albert Aries,...
Sampai dengan saat ini belum ada satupun peraturan yang dapat memberikan definisi dan batasan dari suatu "Iktikad Baik".
View ArticleClik here to view.
Menimbang Opsi Revisi atau Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE Oleh:...
Jangan ragu untuk membongkar substansi pasal 27 ayat (3) agar tidak ada kata atau kalimat bersayap. Hitung semua risiko sosialnya, dan temukan keseimbangan pada penerapannya.
View ArticleClik here to view.
Pangkas Putusan untuk Tutup Celah Manajemen Perkara MA Oleh: Dio Ashar...
Di Belanda, isi dari informasi perkara hanya dimuat inti dan ringkasannya saja, sedangkan berkas-berkas utuhnya dijadikan lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan.
View ArticleQuo Vadis Profesi Konsultan HKI di Indonesia Oleh: Mario Widiarto...
Jika dicermati politik hukum yang tertuang dalam UU Merek, UUHC Lama, UU Paten, UU Desain Industri, UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan UUHC Lama, Pemerintah menghendaki bahwa untuk melakukan...
View ArticleClik here to view.
Perdebatan Doktriner Mengenai Peninjauan Kembali Oleh: Binziad Kadafi *)
Terlepas dari sikap hati-hati yang dipenuhi hakim, kekeliruan atau kesalahan tetap dapat terjadi, dan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas kesalahan tersebut harus tetap dibuka.
View ArticleClik here to view.
Clik here to view.
Tilang: Peluang Optimalisasi Reformasi Pelayanan Publik Pengadilan Oleh: Miko...
Hingga saat ini, perkara tilang menjadi beban dan disinsentif bagi pengadilan.
View ArticleClik here to view.
Asas Legalitas Dikesampingkan oleh Living Law dalam RKUHP Oleh: Mohammad...
Apakah penerapan The Living Law akan membawa hukum pidana Indonesia lebih baik?
View ArticleUrgensi Reformasi Penyusunan Anggaran Perkara Pidana Umum Kejaksaan Oleh: Dio...
Keterbatasan anggaran perkara membuka celah ruang transaksi dalam penanganan perkara.
View ArticleClik here to view.
Problematika Perppu Kebiri Oleh: Alfin Sulaiman, SH, MH *)
Dengan dipilihnya instrumen Perppu, maka Presiden harus dapat menjelaskan urgensi Perppu tersebut di dalam konsiderans ‘menimbang’ dan penjelasan umumnya.
View ArticleClik here to view.
Menakar Peran Pemerintah dalam Sistem Perbukuan Nasional Oleh: Fajri...
Isu perbukuan pada dasarnya adalah instrumen untuk melaksanakan jaminan-jaminan hak warga negara yang sudah diamanatkan oleh UUD 1945 maupun UU, sehingga pengaturannya akan lebih sesuai apabila...
View ArticleClik here to view.
Harap-Harap Cemas Putusan Arbitrase Laut Tiongkok Selatan Oleh: Dr. iur....
Apa pun putusannya, soal rebutan pulau/karang LTS tidak akan terusik.
View ArticleClik here to view.
Memeriksa Keabsahan Penetapan Tersangka atau Menguji pokok perkara? Oleh:...
Telaah singkat terhadap praktik Pra peradilan pasca Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014.
View ArticleEfektivitas Executive Review Perda Oleh: Nur Sholikin *)
Prioritas yang perlu dilakukan adalah menyiapkan aturan teknis yang jelas untuk menerapkan ketentuan dalam UU Pemerintahan Daerah dan penyiapan kapasitas termasuk struktur dalam Kementerian Dalam...
View ArticleClik here to view.
Rasionalitas dalam Kebijakan Pidana Indonesia Oleh: Anugerah Rizki Akbari *)
Begitu termotivasinya pemerintah untuk mengeksekusi mati pelaku kejahatan dalam kasus narkotika dan begitu seringnya hakim mengirim pelaku kejahatan ke penjara adalah indikasi masih dipilihnya...
View Article